Activision Blizzard Mendapatkan Gugatan Baru
Sebelumnya pada tanggal 21 Juni kemarin, negara bagian California telah menggugat Activision Blizzard karena diskriminasi gender. Gugatan tersebut telah berhasil mengungkap fakta bahwa pihak perusahaan memiliki lingkungan kerja yang toxic untuk karyawan wanita. Selama bertahun-tahun, pihak perusahaan tampaknya telah menormalkan pelecehan seksual, kompensasi yang tidak adil, beban kerja yang tidak seimbang, pemutusan hubungankerja yang tidak masuk akal, dan promosi yang bias. Gugatan tersebut muncul setelah penyelidikan selama dua tahun atas klaim-klaim ini.
Kini, setelah gugatan dan protes publik seolah-olah belum cukup untuk Blizzard, investor perusahaan telah memutuskan untuk menghadirkan gugatan baru. Para investor tersebut memutuskan untuk mengajukan gugatan class action terhadap Blizzard, dengan memperkerjakan Rosen Law Firm untuk berbicara atas nama mereka, dimana Rosen Law Firm merupakan perusahaan sama yang menggugat CD Projekt Red atas kekacauan perilisan Cyberpunk. Dan mengingat keadaan saat ini yang tengah dihadapi oleh Blizzard, gugatan tersebut memiliki peluang untuk berhasil.
Gugatan tersebut mengklaim bahwa kepemimpinan Blizzard, khususnya CEO Activision Bobby Kotick, CFO Dennis Durkin, dan mantan CFO Spencer Neumann, dengan sengaja membuat pernyataan yang menyesatkan dan salah mengenai kualitas perusahaan. Gugatan tersebut mengklaim bahwa Blizzard telah mengetahui mereka memiliki lingkungan kerja tidak baik untuk para perempuan, namun memilih untuk tidak membagikan informasi ini kepada mereka yang kemungkinan memiliki ketertarikan untuk berinvestasi ke perusahaan, sesuatu yang secara hukum harus dilakukan. Sebagai hasilnya. Hasilnya, Blizzard pada dasarnya menipu para investor untuk mendanai perusahaan, dengan curang menggelembungkan nilai sahamnya diluar nilai sebenarnya.
Pernyataan menyesatkan dan melanggar hukum datang dari sertifikasi SOX tahunan Blizzard, khususnya yang dirilis antara 2016 dan sekarang. Sertifikasi SOX adalah dokumentasi yang dibwajibkan secara hukum oleh perusahaan publik untuk digunakan memberi tahu publik mengenai potensi audir, masalah hukum, atau prosedur yang dapat memengaruhi nilai bisnis. Sederhananya, sertifikasi tersebut memperingatkan calon investor mengenai apa yang mereka hadapi.
Sumber: Gamerant
